Biaexsekutor. id, Tangerang || Pembangunan fasilitas kesehatan dasar berupa Posyandu sekaligus sekretariat yang berlokasi di RT 10/RW 16, Perumahan Binong Permai, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan dari media dan lembaga sosial setelah ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp96.950.300,00 tersebut dikerjakan oleh CV Tunggal Adhijaya Perkasa.
Berdasarkan hasil pantauan Media bersama Lembaga yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (20/06/2026), ditemukan beberapa hal yang dinilai janggal. Salah satunya terkait penggunaan material besi yang diduga disambung saat proses perangkaian. Praktik tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi apabila terbukti tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, di lokasi proyek juga ditemukan dugaan penggunaan aliran listrik yang tersambung langsung dari tiang listrik tanpa melalui KWh meter. Praktik tersebut diduga merupakan pelanggaran ketenagalistrikan yang dapat membahayakan keselamatan serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak PLN.
Saat dikonfirmasi oleh media di lokasi proyek, salah seorang pekerja membantah telah melakukan pencurian listrik.
“Saya tidak nyolong listrik. Di tiang itu ada colokan, jadi saya colok saja di situ,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai temuan tersebut.
Ketua Lembaga Bia Exsekutor, Dewa Triyadi, berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Masyarakat berharap agar dilakukan pemeriksaan teknis serta penindakan tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, sehingga penggunaan anggaran negara dapat berjalan secara transparan, bertanggung jawab, serta menghasilkan bangunan yang layak dan aman bagi masyarakat,” ujar Dewa Triyadi.
Masyarakat pun meminta agar dinas terkait meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Red : RM / Tim
